Rajawalipublik.com,- Bupati Bengkulu Utara Arie Septia Adinata menyampaikan jawaban resmi pemerintah daerah atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD dalam rapat paripurna di Ruang Rapat DPRD Bengkulu Utara, Selasa (31/3/2026).
Jawaban tersebut menanggapi saran, masukan, dan pertanyaan fraksi terkait tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) serta Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tahun Anggaran 2025.
Dalam pemaparannya, Bupati mengapresiasi capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) 2025 yang melampaui target. Untuk 2026, Pemkab berkomitmen mengoptimalkan PAD melalui tiga strategi, digitalisasi pajak dan retribusi, perluasan basis pajak tanpa menaikkan tarif, serta peningkatan kepatuhan wajib pajak yang dimulai dari pimpinan daerah, ASN, hingga perangkat desa.
Menjawab sorotan fraksi soal serapan anggaran yang belum optimal di beberapa SKPD, Bupati menjelaskan hal itu disebabkan faktor teknis, salah satunya pembatalan sejumlah agenda termasuk peringatan HUT Kota Arga Makmur.
Terkait Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak, Pemkab menegaskan komitmennya dengan tiga poin prioritas: pemberdayaan perempuan dalam wirausaha berperspektif gender, penurunan angka kekerasan serta pencegahan perkawinan anak, dan jaminan kerahasiaan konseling medis plus pendampingan korban oleh tim profesional.
Untuk Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), pemerintah telah memasukkan strategi pengelolaan sampah dan pengendalian perubahan iklim ke dokumen kebijakan jangka panjang. Langkah itu juga mencakup penguatan pengawasan limbah B3 dan pemetaan wilayah rawan bencana.
Mengenai Raperda Hari Ulang Tahun Kabupaten Bengkulu Utara, Bupati sepakat dengan dewan bahwa peringatan HUT tidak boleh sebatas seremonial. “Peringatan HUT harus menjadi momentum strategis untuk refleksi pembangunan, pelestarian budaya lokal, serta promosi potensi daerah guna mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat,” tegasnya.
Usai rapat, Bupati menegaskan penyusunan tiga Raperda ini bukan agenda seremonial. “Alhamdulillah, kita sangat mengapresiasi fraksi-fraksi DPRD yang sudah memberi saran dan masukan. Harapannya, Perda ini betul-betul dikaji dengan baik demi keberlangsungan kesejahteraan, keamanan, dan kenyamanan masyarakat Bengkulu Utara,” ujarnya. (ADV).
